Rustandie Klaim Masih Ada Waktu

PURWAKARTA-Gugatan sengketa Pilkada bakal pasangan calon (Bapaslon) Rustandie – Dikdik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, kandas.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Divisi Hukum KPU Purwakarta Ade Nurdin SH. “Sudah diputuskan sejak Rabu (7/2). Nomor putusannya No.1/G/Pilkada/2018/PTTUN Jakarta,” kata Ade, Kamis (8/2).

Dijelaskannya, ada tiga poin putusan yang ditetapkan PT TUN dan harus dijalani kedua pihak, yakni KPU Purwakarta dan Bapaslon Rustandie-Dikdik.

“Pertama, menolak seluruh gugatan penggugat. Kedua, menyatakan para penggugat berada dalam pihak yang kalah. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara,” ujarnya.

Yang menarik, dikonfirmasi terkait hal tersebut, H Rustandie SH hanya memberikan jawaban singkat melalui WhatsApp. “Kita ikuti aja kang, masih ada waktu,” katanya singkat.

H. Rustandie: Demokrasi di Purwakarta Mati

PURWAKARTA – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta Oyang Este Binos S.Fil.I memutuskan gugatan sengketa pilkadAA-1-16.jpga yang diajukan pihak pemohon yakni pasangan H Rutandie SH – Dikdik Sukardi ditolak, Jumat (26/1).

Keputusan tersebut dinyatakan pada hari terakhir sidang musyawarah, di mana sesuai dengan ketentuan, masa penyelesaian gugatan sengketa pilkada dibatasi hanya 12 hari kerja. Dengan kata lain, selama masa itu pula mediasi antara pihak pemohon dan termohon tidak menemui titik temu sehingga harus diputuskan oleh Panwaslu.

Sayangnya, usai memutuskan gugatan tersebut, baik Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Purwakarta langsung diamankan pihak kepolisian ke tempat steril untuk menghindari segala kemungkinan, sehingga belum bisa dimintai keterangan.

Sementara itu, ditemui usai sidang keputusan H Rustnadie SH dengan lantang mengucapkan,

“Demokrasi di Purwakarta Mati”. Dirinya yang saat itu didampingi Dikdik Sukardi dan kuasa hukumnya, langsung menyatakan akan melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PT TUN) dan mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Fakta-fakta di persidangan sudah jelas, bukti-bukti otentik pun kami miliki. Kita akan lanjut ke PT TUN dan DKPP. Selama tidak ada tembok besar yang menghadang kita akan terus berjuang,” ujarnya kepada awak media.

Usai meninggalkan Kantor Panwaslu Purwakarta yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat – Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, H Rustandie SH langsung bergabung dengan simpatisannya dan melakukan long march seraya berorasi sebagai bentuk protes atas putusan Panwaslu.***Alex

Dagang Online, Startup Wajib Kantongi Izin Kemendag

 

Aplikasi toko online Android e1430811928922
Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terkait transaksi perdagangan sistem elektronik, startup bakal diwajibkan mengantongi izin usaha sebelum memulai usaha
Pemerintah mengaku, sedang menyusun aturan guna memberikan legalitas pada badan usaha yang menjalankan perdagangan elektronik (e-commerce). Nantinya, pelaku usaha e-commerce, termasuk tingkatan startup wajib memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan sebelum memulai usahanya. Aturan tersebut rencananya akan tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Penyusunan RPP tersebut saat ini tengah memasuki proses Focus Group Discussion (FGD) antar kementerian dan lembaga dan diharapkan bisa terbit segera mungkin.Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, guna mendapatkan izin tersebut, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Pertama, badan usaha harus memiliki domain situs dot id. Kemudian, badan usaha pun harus mendaftarkan transaksi elektroniknya kepada pemerintah. Selanjutnya, badan usaha wajib memiliki sistem sendiri jika memang ingin berbisnis perdagangan secara daring."Hal lain yang perlu diantisipasi dari tumbuhnya startup ini adalah sengketa bisnis. Nanti, di dalam peraturan ini juga akan disertakan. Maka dari itu, yang pasti tujuan (peraturan ini) adalah untuk memberikan kepastian berusaha dan legalitas pelaku e-commerce," jelas Wisnu.

Tak hanya bagi pelaku usaha, aturan ini juga ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen. Sebagai contoh, pemerintah menjamin bahwa konsumen bisa memperoleh kepastian hukum sesuai Undang-Undang (UU) perlindungan konsumen jika pelaku usaha lalai dalam memenuhi kewajibannya.Selain itu, pemerintah juga akan bekerja sama dengan perbankan untuk menghindari transaksi yang bersifat anonim. Bahkan, pelaku usaha juga wajib memiliki rekening jaminan sebagai garansi bahwa uang konsumen akan kembali."Dalam melakukan transaksi, penjual pun harus cantumkan teknis barang-barangnya, cara pembayarannya seperti apa, bahkan hingga teknis penyerahan barang juga diatur di dalam RPP ini. Yang pasti, ini memberikan rasa aman bagi konsumen agar semakin confident dalam transaksi e-commerce," kata dia.

Menurutnya, aturan ini juga merupakan jawaban pemerintah atas menjamurnya startup di Indonesia. Apalagi, sebagian startup kini sudah menjelma naik kelas menjadi level unicorn. Namun, ia sendiri belum tahu kapan aturan ini bisa diluncurkan."Karena pada prinsipnya kami memberi kemudahan akses pasar bagi para pelaku usaha ini sehingga kami merasa perlu membuat aturan," pungkas Wisnu.Adapun menurut Asosiasi E-Commerce Indonesia, potensi transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan bisa mencapai Rp1.700 triliun di tahun 2020 mendatang. Angka ini melonjak signifikan dibanding total nilai transaksi e-commerce di tahun 2016 sebesar Rp75,76 triliun.

Demo 4 November di Jakarta Jadi Sorotan Media Asing

Okezone.com demoJAKARTA – Rencana demonstrasi besar-besaran umat Islam dari seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta tampaknya tidak saja menjadi sorotan media lokal. Diketahui, sejumlah media asing seperti The Guardian, Channel News Asia, dan Straits Times ikut mengamati rencana aksi demonstrasi sejumlah ormas Islam tersebut.

Demonstrasi itu merupakan bagian dari protes umat Islam di seluruh Indonesia atas dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama (Ahok). Saat berpidato di depan warga Kabupaten Kepulauan Seribu, ia mengatakan: “Jangan mau dibohongi pakai Surah Al Maidah: 51.”

Perkataan “dibohongi” yang digunakan Ahok itulah yang kemudian menyulut kemarahan umat Islam di seluruh Indonesia. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahok melakukan penistaan agama.

Berita Channel News Asia menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan petugas keamanan untuk bersiaga dengan demo pada Jumat 4 November 2016. “Saya telah memerintahkan aparat pemerintah untuk bersiaga dan menjalankan kewajiban mereka secara profesional,” ujar Presiden Jokowi, sebagaimana dilansir Channel News Asia, Rabu (2/11/2016).

Berdasarkan laporan media tersebut, tuntutan utama massa demonstran adalah agar Ahok segera diproses hukum karena menghina umat Islam. Tudingan itu karena Ahok mengkritik orang-orang yang menggunakan ayat Alquran untuk menyerang dirinya menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Februari 2017.

Sementara The Straits Times menyoroti mobilisasi ribuan polisi yang didukung 500 TNI. “Pemerintah telah menjamin hak kebebasan berbicara, tapi pemerintah juga harus mengatur ketertiban umum. Saya telah menyiapkan petugas keamanan,” ujar Presiden Jokowi, sebagaimana dilansir The Straits Times.

Tidak jauh berbeda dari dua media sebelumnya, The Guardian mengatakan bahwa ribuan massa dari berbagai daerah telah datang dan berkumpul di Jakarta untuk melakukan protes pada Jumat 4 November. The Guardian melaporkan, kelompok utama yang melakukan yang berada di balik aksi demo adalah Front Pembela Islam (FPI).

“Saya meminta kepada setiap warga untuk tetap tenang. Jangan mudah terprovokasi oleh media sosial,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sebagaimana ditulis The Guardian.

Tito mengatakan, untuk mengamankan aksi demonstrasi, 18 ribu petugas keamanan telah dikerahkan. Selain itu, bantuan keamanan sebanyak 500 personel juga didatangkan dari kesatuan TNI.