H. Rustandie: Demokrasi di Purwakarta Mati

PURWAKARTA – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta Oyang Este Binos S.Fil.I memutuskan gugatan sengketa pilkadAA-1-16.jpga yang diajukan pihak pemohon yakni pasangan H Rutandie SH – Dikdik Sukardi ditolak, Jumat (26/1).

Keputusan tersebut dinyatakan pada hari terakhir sidang musyawarah, di mana sesuai dengan ketentuan, masa penyelesaian gugatan sengketa pilkada dibatasi hanya 12 hari kerja. Dengan kata lain, selama masa itu pula mediasi antara pihak pemohon dan termohon tidak menemui titik temu sehingga harus diputuskan oleh Panwaslu.

Sayangnya, usai memutuskan gugatan tersebut, baik Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Purwakarta langsung diamankan pihak kepolisian ke tempat steril untuk menghindari segala kemungkinan, sehingga belum bisa dimintai keterangan.

Sementara itu, ditemui usai sidang keputusan H Rustnadie SH dengan lantang mengucapkan,

“Demokrasi di Purwakarta Mati”. Dirinya yang saat itu didampingi Dikdik Sukardi dan kuasa hukumnya, langsung menyatakan akan melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PT TUN) dan mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Fakta-fakta di persidangan sudah jelas, bukti-bukti otentik pun kami miliki. Kita akan lanjut ke PT TUN dan DKPP. Selama tidak ada tembok besar yang menghadang kita akan terus berjuang,” ujarnya kepada awak media.

Usai meninggalkan Kantor Panwaslu Purwakarta yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat – Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, H Rustandie SH langsung bergabung dengan simpatisannya dan melakukan long march seraya berorasi sebagai bentuk protes atas putusan Panwaslu.***Alex

Banner Bawah

ARADIOWEBASRIWEBSLIDE